JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2026 yang diperkirakan berada di kisaran 5,2% hingga 8%. Target ini menuntut upaya keras dan strategi matang agar bisa terealisasi. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Sri Mulyani menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi berbagai tantangan sekaligus memaksimalkan peluang ekonomi di masa depan.
“Pertumbuhan antara 5,2-5,8% untuk proyeksi 2026, tentu akan dibutuhkan upaya sangat keras untuk bisa mencapai target dan proyeksi pertumbuhan tersebut,” ungkap Sri Mulyani. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meski target ambisius, pemerintah tidak hanya mengandalkan optimisme semata, tapi juga melakukan persiapan langkah strategis.
Proyeksi pertumbuhan ini tidak disusun secara sembarangan. Berdasarkan laporan Panitia Kerja (Panja) penerimaan Komisi XI DPR RI, target tersebut sudah mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari peluang yang terbuka, risiko-risiko global dan domestik, hingga kebijakan yang diambil oleh beberapa negara utama di dunia. Hal ini sekaligus diselaraskan dengan roadmap pertumbuhan ekonomi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, turut menegaskan bahwa “Dengan mempertimbangkan peluang ke depan, faktor risiko, serta langkah kebijakan yang ditempuh oleh beberapa negara utama, maka pertumbuhan ekonomi pada 2026 diperkirakan sebesar 5,2-5,8%.” Pernyataan ini menguatkan bahwa target tersebut didukung analisis menyeluruh dan bukan sekadar angka ambisi.
Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi konkret. Di sektor konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional, berbagai program berkelanjutan akan terus diperkuat. Fokus utamanya adalah menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi tetap stabil dan meningkat.
Beberapa program sosial yang menjadi andalan adalah bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Target utama program-program ini adalah kelompok miskin dan rentan, yang diidentifikasi melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTSEN).
Selain itu, dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus utama pemerintah. Berbagai insentif fiskal dan pembiayaan diarahkan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha kecil menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Program subsidi energi dan inisiatif seperti makan bergizi gratis (MBG) juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesejahteraan masyarakat.
Pengeluaran konsumsi pemerintah juga diarahkan agar lebih produktif dan berkualitas. Hal ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, serta penguatan pelayanan dasar dan perlindungan sosial. Pemerintah juga berupaya mengoptimalkan belanja yang mendukung UMKM dan efisiensi belanja non-prioritas untuk memastikan anggaran digunakan secara maksimal demi meningkatkan penghasilan masyarakat.
Di sisi investasi, pemerintah menempatkan reformasi struktural sebagai kunci untuk menggerakkan pertumbuhan. Penyederhanaan perizinan, pemberian kepastian hukum, dan penyediaan infrastruktur dasar menjadi prioritas untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Peran Danantara sebagai super holding BUMN dimaksimalkan untuk menarik investasi dan mendorong proyek-proyek strategis nasional yang memiliki dampak besar pada perekonomian.
Selain itu, pemerintah terus memperluas deregulasi dan meningkatkan optimalisasi serta efektivitas belanja negara. Penguatan sinergi antara sektor swasta dan pemerintah menjadi fokus penting agar sektor swasta dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
Dari sisi ekspor dan impor, pemerintah menargetkan akselerasi investasi yang berorientasi pada ekspor dan mendorong diversifikasi produk dalam negeri. Langkah ini bertujuan menciptakan produk ekspor baru dengan nilai tambah tinggi dan memperluas pasar ekspor nasional. Program hilirisasi juga diperluas agar tidak hanya terbatas pada komoditas pertambangan, tetapi juga menyentuh berbagai sektor lain yang dapat meningkatkan daya saing industri nasional.
Dengan langkah-langkah yang sudah dan akan terus ditempuh, pemerintah optimis bahwa target pertumbuhan ekonomi 2026 bisa dicapai. Meski tantangan dan risiko tetap ada, kesiapan strategi yang komprehensif dan sinergi berbagai pihak diharapkan mampu membawa Indonesia tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.