JAKARTA - Pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur besar di Indonesia menjadi semakin krusial seiring dengan ambisi pembangunan nasional yang semakin masif. Dalam konteks ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp200,2 miliar untuk tahun anggaran 2026. Anggaran ini ditujukan khusus untuk mengawal dan memastikan kelancaran pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur strategis, termasuk proyek Giant Sea Wall (GSW) dan kereta cepat Jakarta – Surabaya.
AHY mengungkapkan, pagu indikatif yang diterima oleh Kemenko IPK pada tahun 2026 sebesar Rp115,71 miliar dianggap belum mencukupi untuk menjalankan seluruh fungsi dan tanggung jawab pengawasan. Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, AHY menyatakan, “Anggaran Kemenko Infra untuk TA 2026 sebesar Rp115,71 miliar belum mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.” Oleh karena itu, tambahan anggaran menjadi sangat penting demi menjalankan empat target utama yang menjadi fokus kementerian di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
Empat target program yang menjadi dasar usulan anggaran tambahan tersebut meliputi koordinasi pemerataan pembangunan di bidang wilayah, agraria, dan tata ruang. Selanjutnya, anggaran ini juga akan digunakan untuk memperkuat koordinasi di bidang konektivitas, serta mendukung pengelolaan infrastruktur dasar dan pembangunan perumahan dan sarana prasarana permukiman. Setiap program ini menjadi elemen kunci dalam mengakselerasi pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan.
Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian khusus AHY adalah pengawasan terhadap proyek infrastruktur jumbo yang tengah dijalankan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Giant Sea Wall, yang merupakan proyek tanggul laut raksasa, dan proyek kereta cepat Jakarta – Surabaya masuk dalam daftar prioritas yang memerlukan pengawasan intensif agar pembangunan berjalan sesuai dengan target dan standar yang telah ditetapkan.
AHY menegaskan, “Saat ini rencana pembangunan proyek kereta cepat Jakarta – Surabaya memerlukan kajian yang utuh dan mendalam. Hal itu dilakukan guna memastikan kelancaran proses eksekusi proyek nantinya.” Kajian yang mendalam sangat diperlukan mengingat skala dan kompleksitas proyek yang melibatkan banyak aspek teknis dan administratif. Upaya ini juga bertujuan untuk menghindari kendala yang bisa memperlambat progres dan mengakibatkan pembengkakan biaya.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, AHY menyampaikan kebutuhan akan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan koordinasi, inspeksi lapangan, serta berbagai upaya monitoring dan evaluasi yang bersifat preventif. Dengan total anggaran yang diusulkan mencapai sekitar Rp315,9 miliar yang terdiri atas pagu indikatif Rp115,71 miliar dan tambahan Rp200,2 miliar AHY optimistis dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan proyek.
Usulan tambahan anggaran ini tidak hanya sekedar untuk pemenuhan administratif, melainkan sebagai langkah strategis dalam memastikan kualitas pembangunan infrastruktur yang menjadi tulang punggung kemajuan ekonomi nasional. AHY menambahkan bahwa penguatan pengawasan proyek akan turut mendukung konektivitas antar daerah, sekaligus membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru yang lebih merata dan inklusif.
“Kami berharap usulan tambahan anggaran ini mendapat dukungan dari DPR RI hingga dapat disetujui oleh Kementerian Keuangan,” ujar AHY. Dukungan dari legislatif dan eksekutif sangat penting agar proses penganggaran dapat berjalan lancar dan tujuan pembangunan dapat tercapai tanpa hambatan berarti.
Pengawasan yang optimal terhadap proyek-proyek besar ini juga memiliki dampak luas terhadap perekonomian Indonesia. Infrastruktur yang baik akan mendorong pertumbuhan di sektor lain seperti perdagangan, industri, dan pariwisata. Dengan konektivitas yang semakin baik, distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien, biaya logistik menurun, dan daya saing daerah meningkat.
AHY juga menyoroti bahwa pembangunan yang terkoordinasi dengan baik akan mendorong pemerataan pembangunan. Ini penting agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu saja, melainkan merata hingga ke daerah-daerah tertinggal. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah juga meningkat.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh. Pengawasan yang ketat dan pendanaan yang memadai menjadi fondasi utama agar visi tersebut dapat terealisasi secara nyata.
Dalam konteks proyek Giant Sea Wall, yang memiliki peran strategis dalam mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim, pengawasan ketat menjadi mutlak. Kesiapan teknis dan manajemen risiko harus diperhatikan secara serius agar investasi besar ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perlindungan wilayah pesisir dan masyarakat sekitar.
Begitu pula dengan proyek kereta cepat Jakarta – Surabaya, yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat mobilitas dan meningkatkan konektivitas antar pulau Jawa. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi proyek-proyek infrastruktur besar lainnya di masa depan.
Dengan total anggaran yang memadai dan dukungan berbagai pihak, AHY yakin pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana dengan pengawasan yang efektif dan tepat sasaran. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pembangunan nasional, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.