JAKARTA - Setiap tanggal 15 September, dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional. Momentum ini bukan sekadar perayaan simbolis, tetapi menjadi pengingat akan pentingnya demokrasi sebagai fondasi kehidupan yang adil dan inklusif. Peringatan ini dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2007 dengan tujuan meningkatkan kesadaran global tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hari Demokrasi Internasional pertama kali diresmikan oleh PBB pada 2007. Tujuan utama peringatan ini adalah mendorong negara-negara anggota agar menilai dan memperkuat komitmen mereka terhadap sistem demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Tanggal 15 September dipilih karena bertepatan dengan Konferensi Internasional tentang Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan yang Baik pada 1997. Konferensi tersebut menyoroti keterkaitan erat antara demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar penting dalam penerapan demokrasi yang efektif.
Meskipun demokrasi diterima sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Di berbagai negara, meski pemilu dilaksanakan secara rutin, diskriminasi, ketidaksetaraan, dan pembatasan kebebasan berbicara tetap terjadi. Fenomena populisme dan sentimen anti-demokrasi pun semakin berkembang, yang berpotensi mengancam stabilitas sistem demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi membutuhkan pengawasan, partisipasi masyarakat, dan komitmen berkelanjutan agar tetap berfungsi dengan optimal.
Era digital menambahkan tantangan baru bagi demokrasi. Penyebaran disinformasi melalui media sosial menjadi masalah serius yang harus ditangani oleh negara-negara demokratis. Selain itu, pembatasan kebebasan berekspresi di dunia maya juga menjadi isu penting. Negara perlu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan perlindungan hak-hak warga negara. Demokrasi yang kuat tidak hanya memerlukan struktur pemerintahan yang baik, tetapi juga masyarakat yang cerdas, kritis, dan mampu memanfaatkan informasi secara bijak.
Tema Hari Demokrasi Internasional 2025 adalah Mendalami Demokrasi Inklusif: Demokrasi Inklusif untuk Pembangunan Berkelanjutan. Tema ini menekankan pentingnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses politik. Demokrasi inklusif berarti setiap individu dihormati haknya dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik negara. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci agar demokrasi benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat dan mampu mendorong kemajuan negara secara berkelanjutan.
Hari Demokrasi Internasional mengingatkan dunia akan pentingnya komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Negara-negara diminta terus memperbaiki sistem mereka, menghadapi tantangan yang ada, serta memastikan demokrasi tetap menjadi fondasi kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan bebas dari penindasan. Peringatan ini juga mengajak masyarakat global untuk berperan aktif dalam memperkuat demokrasi dan mendukung pemerintahan yang transparan.
Partisipasi masyarakat merupakan penopang utama demokrasi. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan haknya, mengikuti proses politik, dan mendukung kebijakan yang adil. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara menjadi kunci agar demokrasi tetap sehat dan berkelanjutan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, keputusan politik akan lebih mewakili kepentingan bersama dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Pendidikan demokrasi menjadi instrumen penting dalam menjaga sistem ini. Melalui pendidikan dan literasi politik, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta belajar menilai kebijakan secara kritis. Pemahaman yang baik tentang demokrasi mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan meminimalkan tindakan anti-demokrasi. Pendidikan demokrasi juga berkontribusi pada stabilitas politik, kesejahteraan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia.
Hari Demokrasi Internasional juga mendorong budaya dialog dan toleransi. Demokrasi yang sehat hanya bisa tercapai jika warga negara mampu berinteraksi secara konstruktif, menghormati perbedaan, dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Peringatan ini mengajak masyarakat aktif dalam kegiatan sosial, mendukung transparansi, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap komunitas. Setiap orang dapat berkontribusi, mulai dari berpartisipasi dalam pemilu, mengikuti diskusi publik, hingga mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Peringatan ini menekankan bahwa demokrasi bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab. Setiap warga negara memiliki peran dalam mengawasi, menilai, dan mendukung kebijakan yang adil. Pemerintah di sisi lain didorong untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik, menjamin kebebasan berekspresi, dan membuka akses partisipasi bagi semua lapisan masyarakat. Kesadaran bersama tentang pentingnya demokrasi akan memperkuat fondasi negara yang adil dan sejahtera.
Secara keseluruhan, Hari Demokrasi Internasional pada Senin, 15 September 2025 menekankan pentingnya kesadaran, pendidikan, dan partisipasi masyarakat. Tema tahun ini, Demokrasi Inklusif untuk Pembangunan Berkelanjutan, menyoroti bahwa demokrasi yang kuat membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Setiap individu memiliki peran dalam menjaga sistem ini, dari berpartisipasi dalam proses politik hingga mendukung transparansi dan pemerintahan yang baik. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, demokrasi dapat menjadi landasan bagi kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan bebas dari penindasan.
Peringatan ini menjadi kesempatan bagi seluruh dunia untuk memperkuat komitmen terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Kesadaran masyarakat, partisipasi aktif, dan pendidikan demokrasi adalah tiga pilar utama yang memastikan prinsip-prinsip demokrasi tetap hidup dan berkembang. Dengan upaya bersama, demokrasi akan tetap menjadi sistem pemerintahan yang inklusif, berkeadilan, dan mampu membawa kemajuan bagi seluruh masyarakat.