JAKARTA - Di tengah gejolak ekonomi dunia yang belum sepenuhnya mereda, industri baja Indonesia dihadapkan pada pilihan penting bertahan sebagai pasar bagi produk luar atau bangkit menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Momentum itu mengemuka dalam Musyawarah Nasional yang digelar pelaku industri baja untuk merumuskan langkah strategis menghadapi tekanan global sekaligus memperkuat fondasi domestik.
Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) IISIA 2026 di Jakarta.
Mengusung tema Peluang Strategis Industri Baja Indonesia dalam Membangun Kedaulatan Ekosistem Industri Baja Nasional, forum ini membahas arah kebijakan, tantangan global, serta langkah konkret dalam memperkuat ekosistem industri baja nasional.
Tekanan Global dan Tantangan Domestik
Chairman IISIA, Akbar Djohan, menekankan bahwa industri baja nasional saat ini menghadapi tekanan besar dari dinamika global. Ia menggambarkan situasi yang tidak mudah bagi para pelaku usaha di sektor ini.
“Kita berada di tengah badai global. Oversupply melanda pasar dunia, harga bahan baku berfluktuasi, dan tekanan produk impor terus mengancam pasar domestik,” ujar Akbar.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya berasal dari dalam negeri, melainkan juga dipengaruhi kondisi pasar internasional.
Kelebihan pasokan baja dunia membuat harga semakin kompetitif, sementara fluktuasi bahan baku menambah beban biaya produksi. Di sisi lain, derasnya arus produk impor menjadi ancaman serius bagi produsen lokal.
Namun demikian, Akbar menilai Indonesia tetap memiliki potensi besar. Proyek infrastruktur yang terus berjalan, program hilirisasi yang semakin masif, serta pertumbuhan sektor manufaktur menjadi peluang signifikan bagi peningkatan permintaan baja dalam negeri.
Ia mengingatkan bahwa tanpa fondasi industri yang kuat, peningkatan kebutuhan baja justru berisiko menjadi pintu masuk bagi produk luar negeri.
“Hari ini kita berjanji: Baja nasional harus berdaulat. Kita harus mandiri, kompetitif, dan menjadi tuan rumah yang tangguh di negeri sendiri,” tegas Akbar.
Sinergi Pemerintah dan Pelaku Usaha
Sementara itu, Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa industri besi dan baja merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Peran sektor ini dinilai strategis karena menjadi penopang berbagai sektor lain, mulai dari konstruksi hingga manufaktur.
“Pemerintah terus mendorong sinergi antara pelaku usaha, asosiasi, dan regulator untuk meningkatkan daya saing, memperkuat kapasitas produksi, serta mempercepat transformasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Penguatan daya saing tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kebijakan terintegrasi yang mencakup aspek produksi, distribusi, hingga perlindungan pasar domestik.
Dalam forum tersebut, diskusi difokuskan pada sejumlah isu strategis. Topik yang dibahas meliputi pengendalian impor dan trade remedies, kebijakan P3DN dan standardisasi, energi dan bahan baku, roadmap industri baja nasional, hilirisasi, serta keberlanjutan lingkungan. Isu-isu tersebut dianggap krusial dalam membangun ekosistem baja yang kokoh dan berkelanjutan.
Penguatan Standar dan Pengawasan
Salah satu poin penting yang dibahas dalam MUNAS IISIA 2026 adalah penguatan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk seluruh produk baja, termasuk baja impor.
IISIA menekankan bahwa semua baja yang beredar di Indonesia, baik produksi lokal maupun impor, wajib memenuhi SNI sebagai jaminan keamanan, keselamatan, dan kualitas produk.
Standar tersebut dinilai krusial untuk melindungi konsumen, memastikan keandalan konstruksi infrastruktur, serta menciptakan persaingan yang adil dan sehat di pasar domestik.
Tanpa standardisasi yang ketat, pasar berisiko dibanjiri produk berkualitas rendah yang dapat merugikan konsumen dan mengganggu stabilitas industri nasional.
Selain itu, IISIA juga mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan di perbatasan (border control) dan pascaperbatasan (post-border monitoring).
Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan tidak ada produk baja yang tidak memenuhi standar beredar di pasaran. Pengawasan yang konsisten dinilai menjadi kunci dalam menegakkan aturan dan menjaga kualitas produk di dalam negeri.
Peran Negara dalam Kebijakan Strategis
IISIA menegaskan bahwa masa depan baja nasional tidak dapat hanya bergantung pada mekanisme pasar. Dibutuhkan kehadiran negara melalui kebijakan yang tegas dan terukur untuk melindungi kepentingan industri strategis ini.
“Masa depan baja nasional ditentukan oleh keberanian negara dalam mengambil pilihan kebijakan. Kita membutuhkan pengelolaan impor yang ketat, pengendalian investasi pada sektor yang sudah jenuh, penegakan standardisasi SNI yang konsisten, serta perlindungan kapasitas strategis di tengah dinamika perdagangan global,” jelas Akbar.
Pernyataan tersebut mencerminkan harapan pelaku industri agar pemerintah mengambil langkah konkret dalam mengatur arus impor dan investasi. Tanpa pengendalian yang tepat, kapasitas produksi dalam negeri bisa tergerus oleh produk luar yang lebih murah akibat kelebihan pasokan global.
IISIA sendiri merupakan asosiasi yang mewadahi pelaku industri besi dan baja nasional. Organisasi ini berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan, daya saing, dan keberlanjutan industri baja nasional.
Melalui forum MUNAS 2026, asosiasi tersebut berupaya merumuskan arah kebijakan yang lebih solid dan responsif terhadap tantangan zaman.
Dengan berbagai tantangan yang ada, industri baja nasional kini berada pada fase krusial. Tekanan global memang tidak dapat dihindari, namun peluang domestik juga terbuka lebar. Kunci utamanya terletak pada konsistensi kebijakan, penguatan standardisasi, pengendalian impor, serta sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha.
Komitmen untuk menjadikan baja nasional berdaulat, mandiri, dan kompetitif menjadi pesan utama yang mengemuka dalam forum tersebut.
Di tengah badai global, industri baja Indonesia diharapkan tidak sekadar bertahan, tetapi mampu bangkit sebagai kekuatan utama dalam menopang pembangunan nasional.
