JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk atau PTPP mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir di Provinsi Aceh melalui pelaksanaan lima program strategis yang difokuskan pada perbaikan infrastruktur penting serta sanitasi masyarakat. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.
Bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat di wilayah Bireuen, Pidie Jaya, dan Peusangan yang terdampak bencana banjir. Program pemulihan mencakup renovasi musala, perbaikan instalasi air bersih, pembangunan toilet umum, serta perbaikan fasilitas publik yang rusak akibat bencana.
Kegiatan ini dilaksanakan pada 4-14 Februari 2026 sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi kembali.
Fokus Pemulihan Infrastruktur dan Sanitasi
Program TJSL yang dijalankan PTPP menitikberatkan pada pemulihan sarana dasar yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Renovasi musala dilakukan agar warga dapat kembali beribadah dengan nyaman setelah fasilitas tersebut terdampak banjir.
Selain itu, perbaikan instalasi air bersih dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses air yang layak konsumsi. Upaya ini dinilai penting karena kebutuhan air bersih menjadi salah satu prioritas utama dalam masa pemulihan pascabencana.
PTPP juga membangun fasilitas toilet umum yang higienis guna meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan masyarakat terdampak. Di samping itu, sejumlah fasilitas publik lainnya turut diperbaiki untuk mendukung kembalinya aktivitas sosial dan ekonomi warga secara bertahap.
Komitmen Berkelanjutan Pascabencana
Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana.
"Dalam fase pemulihan lanjutan ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada aspek sanitasi, akses air bersih, dan fasilitas umum," ucap Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 24 Februari 2026.
Menurut dia, kehadiran perusahaan tidak hanya terbatas pada tahap tanggap darurat, tetapi juga berlanjut hingga masa pemulihan.
"Kami memahami bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan dukungan yang berkesinambungan. Karena itu, PTPP hadir tidak hanya pada tahap darurat, tetapi juga dalam fase pemulihan lanjutan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada aspek sanitasi, akses air bersih dan fasilitas umum,” ujarnya, Selasa, 24 Februari 2026.
Melalui implementasi TJSL yang responsif dan terstruktur, perusahaan berupaya memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.
Pemulihan Akses Antarwilayah
Program pemulihan yang dilakukan PTPP juga merupakan kelanjutan dari upaya sebelumnya yang dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Kerja sama tersebut mencakup pembangunan infrastruktur darurat untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pemasangan jembatan tipe Bailey untuk memulihkan akses antarwilayah yang sebelumnya terputus akibat banjir. Selain itu, pembangunan hunian sementara juga dilakukan di sejumlah lokasi terdampak di Aceh dan Sumatera Utara.
Joko menyebutkan bantuan ini merupakan bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung proses pemulihan masyarakat di berbagai wilayah.
"Ini merupakan kontribusi nyata PTPP dalam mendukung pemulihan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah Indonesia," tutur Joko.
Dukungan Aktivitas Masyarakat Kembali Normal
Pelaksanaan lima program strategis tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak banjir di Aceh. Perbaikan fasilitas dasar dinilai menjadi faktor penting dalam membantu masyarakat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Melalui program TJSL yang terarah, PTPP berupaya memastikan bahwa pemulihan tidak hanya berlangsung dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana.