JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahwa perbankan yang tergabung dalam himpunan bank negara atau Himbara telah siap menyalurkan KUR khusus untuk sektor perumahan. Tak hanya Himbara, seluruh perbankan swasta juga turut berpartisipasi dalam penyaluran KUR perumahan ini.
Dalam konferensi pers yang digelar, Erick menegaskan, “Ini kan berlaku tidak hanya buat Himbara, tapi semua perbankan. Jadi untuk pendanaan (Himbara) tidak ada masalah.” Pernyataan ini sekaligus memberikan keyakinan bahwa ketersediaan dana untuk mendukung program KUR perumahan terjamin dan tidak menjadi kendala bagi pelaksanaannya.
Erick menjelaskan bahwa peluncuran KUR untuk sektor UMKM konstruksi ini tidak akan membebani likuiditas perbankan maupun mengganggu alokasi kredit secara keseluruhan. Pasalnya, kebijakan tersebut masih berada dalam batas plafon nasional KUR yang sudah ditetapkan pemerintah sebelumnya. Ia menambahkan, “Policy pemerintah mengenai KUR itu kan kurang lebih payungnya ada Rp300 triliun lebih. Ini masuk ke dalam cap itu, jadi bukan menambah cap yang di atas Rp300 (triliun).”
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui sektor properti yang saat ini tengah menghadapi tekanan. Erick menjelaskan, “Ini bagian dari kebijakan yang diminta oleh Bapak Presiden melalui Pak Menko (Airlangga Hartarto). Bagaimana pemerintah hadir untuk menstimulus ekonomi terutama di sektor properti yang saat ini masih tentu ada tekanan.”
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan peluncuran tiga skema KUR baru, yaitu untuk sektor Tebu Rakyat, sektor Perumahan, dan sektor Pekerja Migran. Skema KUR untuk sektor perumahan menjadi perhatian khusus karena plafon pinjaman yang disediakan mencapai Rp 5 miliar untuk kontraktor UMKM yang memenuhi kriteria tertentu.
Airlangga menjelaskan, “Untuk KUR Perumahan, plafon yang akan diberikan kepada kontraktor UMKM bisa memperoleh pinjaman mencapai Rp 5 miliar. Namun, KUR ini hanya akan diberikan kepada kontraktor UMKM yang sesuai dengan kriteria. Mulai dari memiliki modal sampai dengan Rp 5 miliar dengan turnover penjualan mencapai Rp 50 miliar.” Ia menambahkan bahwa dengan pinjaman sebesar itu, kontraktor bisa membangun antara 38 hingga 40 unit rumah tipe 36, dengan jangka waktu pinjaman selama 4-5 tahun.
Selain untuk kontraktor UMKM, KUR Perumahan juga dapat dimanfaatkan oleh debitur perorangan untuk renovasi rumah atau membuka usaha di rumahnya sendiri. Menurut Airlangga, total dana yang disiapkan untuk KUR perumahan bagi perorangan mencapai Rp 13 triliun. Dana ini ditujukan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah atau memulai usaha rumahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan.
Sementara itu, plafon KUR untuk kontraktor sektor konstruksi UMKM mencapai Rp 117 triliun. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga tetap sebesar 5 persen bagi pelaku UMKM di sektor konstruksi ini. Airlangga menjelaskan mekanisme subsidi tersebut, “Jadi kalau perbankan memberikan contohnya 11 persen, maka kontraktor UMKM bisa membayar 6 persen. Tapi, kalau Bank memberi bunga 12 persen, kontraktor bayarnya 7 persen. Sesuai dengan perbankan masing-masing Himbara maupun swasta.”
Dukungan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor konstruksi UMKM sekaligus mempercepat pembangunan perumahan yang berkualitas dan terjangkau. Dengan begitu, pemerintah berupaya menciptakan sinergi antara pembiayaan, pertumbuhan usaha mikro dan kecil, serta ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, kebijakan ini menunjukkan fokus pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor properti sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional. Erick Thohir dan Airlangga Hartarto sebagai tokoh sentral dalam pelaksanaan program ini, menegaskan bahwa pendanaan dan penyaluran KUR untuk perumahan dijalankan dengan penuh kesiapan dan pengawasan, guna memastikan manfaatnya dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat luas.
