JAKARTA - Cuaca ekstrem yang melanda perairan Nusa Tenggara Barat dalam beberapa waktu terakhir kembali mengangkat isu lama yang belum juga tuntas: kelayakan kapal penyeberangan yang melayani rute vital Kayangan Poto Tano. Sorotan tajam kini datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, yang menilai perlunya tindakan konkret terhadap kondisi kapal-kapal yang dinilai sudah tidak memadai untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Adalah Abdul Rahim, anggota Komisi IV DPRD NTB, yang dengan tegas mempertanyakan keseriusan Dinas Perhubungan (Dishub) NTB dalam memastikan hanya kapal-kapal yang benar-benar layak yang diizinkan beroperasi. Bukan tanpa alasan, menurutnya banyak laporan masyarakat yang masuk soal buruknya kondisi fisik dan kelengkapan keselamatan di sejumlah kapal yang masih melayani jalur penyeberangan tersebut.

“Kita harapkan Dishub tidak menutup mata atas kondisi tersebut,” kata Abdul Rahim. Menurutnya, kapal-kapal yang beroperasi di rute Kayangan Poto Tano dan sebaliknya harus melalui pengecekan menyeluruh secara berkala, terlebih dalam kondisi cuaca yang tidak menentu seperti saat ini.

Suara Masyarakat dan Pengalaman Langsung

Tidak hanya berdasarkan laporan warga, Abdul Rahim bahkan menyatakan dirinya pernah mengalami langsung kondisi tak menyenangkan saat melakukan penyeberangan. Ia mengaku sempat menaiki kapal yang kondisinya memprihatinkan kapal tua dan sempit yang tetap dioperasikan tanpa perbaikan yang layak.

“Banyak pengaduan dan keluhan dari masyarakat soal kelayakan kapal-kapal penyeberangan yang beroperasi di Pelabuhan Tano-Kayangan dan Kayangan-Tano ini,” ungkapnya lagi.

Keluhan-keluhan ini tidak lagi bisa dianggap sepele. Kepercayaan masyarakat terhadap keselamatan moda transportasi laut lokal bisa tergerus bila tidak ada langkah nyata dari pihak berwenang. Apalagi, rute penyeberangan ini merupakan jalur utama penghubung antara Pulau Lombok dan Sumbawa, yang setiap harinya dilintasi oleh ribuan orang dan kendaraan.

Standar Kelayakan Kapal Jadi Pertanyaan

Yang menjadi kekhawatiran utama adalah soal standar kelayakan kapal yang diizinkan beroperasi. Bram sapaan akrab Abdul Rahim mempertanyakan kriteria apa yang sebenarnya digunakan Dishub untuk menilai kelayakan kapal.

“Memangnya seperti apa dan bagaimana standar kelayakan kapal penyeberangan di Tano-Kayangan dan Kayangan-Tano ini?” tanyanya dengan nada tegas.

Pertanyaan ini patut dijawab secara terbuka oleh instansi terkait. Apakah kelayakan kapal selama ini hanya dinilai dari aspek administratif semata, ataukah memang benar-benar melalui proses pemeriksaan teknis yang ketat dan objektif?

Permintaan ini semakin relevan mengingat bahwa keselamatan laut bukan sekadar urusan regulasi, tetapi menyangkut nyawa manusia. Dengan cuaca laut yang tidak menentu, kapal yang kurang layak hanya akan menjadi ancaman nyata bagi para penumpang.

Pemerintah Diminta Tidak Abai

Sorotan terhadap kondisi kapal penyeberangan ini juga membawa peringatan kepada pemerintah daerah agar tidak bersikap seolah-olah abai terhadap keselamatan publik. Abdul Rahim mengingatkan bahwa keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama yang tak bisa dikompromikan dalam kondisi apa pun.

“Jangan sampai menimbulkan kesan seolah-olah kita ini abai kepada keselamatan penumpang,” tekannya lagi. Ia menambahkan bahwa kelalaian dalam memastikan kapal yang laik beroperasi bisa berdampak fatal, terutama dalam situasi laut yang sedang tidak bersahabat.

Menurutnya, tindakan preventif jauh lebih penting daripada menunggu munculnya insiden yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, ia meminta semua pemangku kebijakan agar tidak menutup mata terhadap masalah ini dan segera mengambil langkah-langkah antisipatif.

Jangan Paksakan Penyeberangan Saat Cuaca Buruk

Isu keselamatan laut juga menjadi semakin krusial saat cuaca buruk melanda wilayah NTB. Dalam kondisi demikian, Abdul Rahim menegaskan agar pihak pelabuhan dan pengelola kapal tidak memaksakan operasi penyeberangan jika situasi di laut belum benar-benar aman.

“Kalau memang cuaca kiranya belum aman untuk diseberangi, jangan dipaksakan untuk menyeberang,” ujarnya.

Hal ini menjadi pengingat penting bagi semua operator kapal agar tidak hanya mengejar target operasional semata, tetapi benar-benar mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan penumpang sebagai prioritas tertinggi. Keselamatan harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan, baik oleh pihak pelabuhan, pemilik kapal, maupun pemerintah daerah.

Harapan untuk Perbaikan Sistemik

Permintaan evaluasi menyeluruh terhadap kapal penyeberangan oleh Abdul Rahim mencerminkan keprihatinan banyak pihak terhadap minimnya perbaikan sistemik dalam layanan penyeberangan di NTB. Evaluasi ini diharapkan tidak hanya sekadar inspeksi sesaat, tetapi menjadi awal dari perbaikan menyeluruh dalam sistem perizinan, pemeliharaan, hingga pelatihan awak kapal.

Apalagi, rute Kayangan Poto Tano bukan hanya jalur strategis bagi mobilitas warga lokal, tetapi juga berdampak pada sektor pariwisata dan perdagangan antarwilayah.

Keselamatan laut adalah hak publik, dan memastikan armada penyeberangan yang layak adalah kewajiban negara. Sudah saatnya setiap kapal yang beroperasi benar-benar lulus dari uji kelayakan yang ketat dan akuntabel.