JAKARTA - Langkah serius pemerintah dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional kini semakin nyata. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa seluruh instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dikelola secara lebih efektif hingga akhir tahun, termasuk pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) yang masih mengendap. Pemerintah memastikan tidak ada lagi dana menganggur, melainkan akan dialokasikan sepenuhnya untuk mendorong pembangunan.
“Semaksimal mungkin, saya inginkan nanti di akhir tahun semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi nggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi. Uang dipakai untuk pembangunan,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
Menurutnya, pengelolaan anggaran bersifat fleksibel dengan mekanisme pergeseran pos belanja. Jika ada program yang tidak berjalan sesuai rencana, maka anggaran tersebut akan segera dipindahkan ke sektor lain yang lebih siap dan memiliki dampak besar bagi ekonomi. Skema ini diyakini bisa mempercepat realisasi pembangunan di berbagai bidang.
Tim Akselerasi Program Pembangunan
Untuk memastikan strategi berjalan optimal, Kementerian Keuangan akan menggandeng Kementerian Koordinator bidang Perekonomian serta Kementerian Investasi dalam membentuk tim akselerasi program pembangunan. Dengan begitu, setiap program pemerintah dapat dievaluasi, dimonitor, dan dijalankan tanpa hambatan berarti.
Purbaya menegaskan, kebijakan ini bukan langkah jangka pendek yang hanya memberi dampak sesaat. Justru sebaliknya, strategi ini diproyeksikan menghadirkan perubahan jangka panjang yang signifikan bagi perekonomian nasional. Proyek-proyek yang sebelumnya tersendat pun diharapkan bisa dilanjutkan dengan lebih lancar.
“Dana-dana pemerintah yang menganggur akan dioptimalkan untuk pembangunan. Jadi tidak usah takut pemerintah tidak punya uang untuk membangun. Kalau semua program ini jalan, saya yakin target-targetnya akan tercapai dan pertumbuhan ekonomi akan setinggi yang kita prediksi sebelumnya. Saya optimis sekali,” jelasnya.
Optimisme Perubahan Ekonomi dalam Dua Bulan
Keyakinan Purbaya terhadap efektivitas kebijakan ini begitu kuat. Ia bahkan berkomitmen untuk membalikkan arah ekonomi dalam waktu singkat. Dengan percepatan penyerapan anggaran, ia optimistis dalam kurun waktu sekitar dua bulan ke depan akan terlihat kondisi ekonomi yang berbeda dibandingkan saat ini.
“Akan melihat kondisi ekonomi yang berbeda dari sekarang,” ungkapnya.
Optimisme tersebut ditopang oleh strategi penempatan dana pemerintah ke sistem perbankan nasional. Sebesar Rp200 triliun telah disalurkan melalui bank-bank milik negara atau Himbara, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Langkah ini dinilai lebih produktif ketimbang sekadar menempatkan dana di Bank Indonesia (BI). Dengan adanya aliran dana ke perbankan, maka likuiditas meningkat dan aktivitas ekonomi dapat bergerak lebih cepat.
Peran Strategis Bank Nasional
“Ini sudah diputuskan dan disalurkan. Kita kirim ke lima bank. Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI,” kata Purbaya.
Menurut dia, apabila dana pemerintah hanya ditempatkan di BI, maka perbankan tidak bisa mengaksesnya. Dengan dipindahkan ke sistem perbankan, dana tersebut tetap aman, namun juga dapat dimanfaatkan sektor swasta untuk mendorong roda perekonomian.
“Jadi tidak harus ada tenor. Setiap waktu bisa kami geser. Karena on call. Kami akan manage dengan baik supaya nggak ada kejutan di sistem perbankan kita,” jelasnya.
Penempatan dana di lima bank besar ini disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. BSI, misalnya, menerima porsi lebih kecil dibandingkan dengan bank Himbara lainnya karena ukuran asetnya. Meski demikian, bank syariah terbesar ini tetap memiliki peran penting karena menjadi satu-satunya bank dengan akses penuh di wilayah Aceh.
“Kenapa BSI ikut? karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh. Supaya dananya juga bisa dimanfaatkan di Aceh sana,” ucap Purbaya.
Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan
Langkah optimalisasi APBN juga selaras dengan visi pemerintah dalam mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan. Dengan meminimalkan dana mengendap, maka berbagai sektor prioritas seperti infrastruktur, investasi, serta pelayanan publik dapat bergerak lebih cepat.
Efisiensi ini bukan hanya soal teknis penyerapan anggaran, melainkan juga strategi besar dalam mengantisipasi ketidakpastian global. Dengan pengelolaan yang lebih adaptif, APBN dapat berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menjadi katalis pertumbuhan.
Purbaya menambahkan, penggunaan anggaran yang efektif juga bisa mengurangi risiko defisit jangka panjang. Sebab, semakin cepat dana terserap untuk kegiatan produktif, semakin besar pula dampak berganda yang dihasilkan bagi masyarakat luas.
Harapan untuk Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan ini memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan prediksi, tetapi juga mengambil langkah nyata di lapangan. Dengan adanya kepastian pendanaan dan fleksibilitas penggunaan anggaran, sektor-sektor ekonomi diyakini akan lebih bergairah.
“Kalau semua program ini jalan, saya yakin target-targetnya akan tercapai,” ujar Purbaya dengan penuh keyakinan.
Dengan demikian, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di jalur positif sesuai dengan proyeksi sebelumnya. Keberanian untuk mengubah pola pengelolaan anggaran menjadi kunci penting bagi terciptanya kondisi ekonomi yang lebih stabil dan berdaya saing.
