JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan terobosan digital untuk menjawab tantangan distribusi hasil panen di wilayah terpencil. 

Inovasi ini diharapkan dapat memangkas hambatan logistik di daerah yang belum terlayani oleh trayek rutin.

Melalui pengembangan fitur On Call Service dalam aplikasi integrasi multimoda, pemerintah berupaya memastikan pengangkutan hasil pertanian dan komoditas unggulan dari kawasan food estate bisa dilakukan tepat waktu, meski tidak ada jadwal kapal reguler.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Risal Wasal, menjelaskan bahwa layanan berbasis panggilan ini merupakan bentuk inovasi transportasi logistik yang menyesuaikan kebutuhan di lapangan. 

Di sejumlah wilayah, terutama kawasan timur Indonesia, banyak daerah yang tidak terlayani oleh jalur tol laut atau memiliki jadwal kapal yang tidak menentu. Kondisi tersebut sering menyebabkan hasil panen menumpuk dan berisiko rusak sebelum sampai ke pasar tujuan.

“Ke depan, dengan konsep aplikasi baru on-call ini, kami dapat melayani selain trayek rutin, tetapi juga panggilan mendadak untuk kebutuhan pengangkutan,” ujar Risal.

Menjawab Kendala Distribusi Hasil Bumi

Menurut Risal, potensi hasil bumi di berbagai daerah sebenarnya sangat besar, termasuk di kawasan food estate seperti Wanam, Merauke, Papua Selatan. Namun, distribusi menjadi kendala utama karena ketergantungan pada kapal berjadwal. Akibatnya, banyak komoditas pertanian seperti beras, jagung, atau hasil hortikultura tidak bisa segera dikirim ke wilayah lain.

Kemenhub kini menyiapkan dua skema pengangkutan, yaitu layanan berjadwal dan on call, agar distribusi bisa menyesuaikan musim panen tiap komoditas. Pasalnya, waktu panen di setiap wilayah berbeda, sehingga sistem pengangkutan harus fleksibel.

“Konsep on-call ini diharapkan dapat menjawab permasalahan distribusi yang sering terjadi, terutama di wilayah timur yang belum memiliki jadwal transportasi tetap,” ujarnya.

Minim Kapasitas, Banyak Hasil Panen Menumpuk

Risal menuturkan bahwa salah satu kendala logistik terbesar di lapangan adalah kapasitas kapal yang terbatas. Banyak wilayah penghasil komoditas pertanian hanya dilayani kapal kecil dengan rute panjang dan daya angkut terbatas. Akibatnya, sebagian besar hasil panen tidak tertampung dan harus menunggu pengiriman berikutnya.

Ia mencontohkan, suatu daerah bisa menghasilkan 10 kontainer berpendingin yang perlu dikirim dari lokasi A ke tujuan D. Namun, kapal yang datang hanya mampu mengangkut dua kontainer, dan harus melewati rute A–B–C sebelum tiba di D.

 “Padahal dia butuh waktu cepat. Ini yang menjadi permasalahan di wilayah-wilayah, baik di Indonesia Timur yang harus kita selesaikan. Konsep on-call kita harapkan bisa mengatasi itu,” jelasnya.

Dengan fitur on-call, pemerintah berharap sistem transportasi logistik dapat bekerja lebih efisien dan tanggap terhadap kebutuhan mendesak. Mekanismenya akan memungkinkan pengiriman dipanggil sesuai permintaan pengguna, tanpa menunggu jadwal tetap.

Integrasi Moda dan Layanan Digital

Lebih jauh, Risal memaparkan bahwa aplikasi super integrasi multimoda ini akan menjadi wadah bagi operator transportasi untuk menerima permintaan pengiriman secara langsung. Sistem akan mencocokkan lokasi pengirim dengan operator kapal atau truk terdekat yang siap mengangkut barang. Pembayaran dilakukan dengan skema business-to-business (B2B) yang transparan dan digital.

“Pengguna bisa memilih jenis layanan, apakah menggunakan kapal kargo umum (general cargo ship) atau kapal curah (bulk carrier ship), tergantung kebutuhan muatan,” ujarnya.
Selain itu, aplikasi ini memungkinkan integrasi moda transportasi. Artinya, pengirim dapat sekaligus memesan truk pengangkut dari lokasi panen, kemudian dikirim melalui kapal, dan diantarkan kembali ke lokasi tujuan menggunakan truk darat. Dengan sistem ini, rantai logistik bisa dipantau secara menyeluruh dari titik awal hingga akhir.

Dukung Wilayah Transmigrasi dan Pelayanan CIQ

Risal menambahkan bahwa konsep serupa juga akan diterapkan di wilayah transmigrasi, untuk mempercepat pembangunan dan konektivitas daerah-daerah baru. 

Tidak hanya untuk komoditas pertanian, layanan ini juga dapat menjawab kebutuhan pengangkutan berbagai barang yang membutuhkan pemeriksaan Custom, Immigration, and Quarantine (CIQ).

“Semua bandara sudah dinyatakan internasional, tetapi tidak semuanya terlayani dengan CIQ. Dengan on-call, begitu ada yang datang dan menelpon, kita siapkan CIQ-nya. Ini juga kita siapkan seperti itu, baik di laut maupun di udara,” tutur Risal.

Dengan cara ini, proses ekspor-impor di daerah terpencil diharapkan bisa berlangsung lebih cepat tanpa menunggu petugas CIQ datang secara berkala. Layanan berbasis panggilan ini juga akan membantu pemerintah menjaga mutu barang dan memastikan keamanan rantai pasok.

Solusi Transportasi Tepat Waktu

Kehadiran layanan on-call menjadi langkah nyata pemerintah dalam menghadapi tantangan logistik nasional, khususnya untuk mendukung program ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi daerah. Ketepatan waktu pengiriman menjadi faktor penting agar hasil panen tidak mengalami kerusakan dan tetap memiliki nilai jual tinggi.

Meski begitu, Risal belum menyebutkan waktu pasti implementasi sistem on-call ini. Kemenhub masih menyiapkan pengembangan aplikasi dan mekanisme integrasi antaroperator agar layanan dapat berjalan efektif.
Namun, ia memastikan bahwa inisiatif ini akan menjadi bagian penting dari strategi transformasi transportasi logistik nasional di era digital. “Kami ingin memastikan semua hasil bumi dari daerah bisa segera dikirim tanpa hambatan jadwal. Dengan sistem ini, semuanya bisa lebih cepat, efisien, dan terpantau,” katanya.

Langkah Kemenhub ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam mempercepat konektivitas antarwilayah, terutama di kawasan timur Indonesia. 

Melalui pendekatan digital dan layanan on-call, distribusi hasil pertanian dari food estate dapat dilakukan lebih cepat, tepat waktu, dan merata, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor logistik berbasis teknologi.